PENYEBAB TERJADINYA KASUS TOLIKARA


Masih sangat berbekas diingatan kita semua akan tragedi di Tolikara, Papua pada Jumat, 17 Juli 2015 yang lalu. Tragedi yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia. Keributan ini terjadi karena pemuda Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang datang untuk membubarkan umat Islam yang tengah melakukan shalat ied. Kejadian tersebut juga bertepatan sedang terselenggaranya seminar dan KKR pemuda GIDI. Keributan tersebut mengakibatkan kebakaran puluhan kios dan beberapa orang yang luka-luka. Banyak sekali berita-berita pemicu terjadikan kerusuhan tersebut yang belum diketahui kebenarannya. Dugaan-dugaan tersebut sebaiknya segera disikapi oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman hingga terjadi kejadian serupa akibatnya. Pemerintah juga harus mengambil tindakan yang efektif dalam menyikapi kasus atau tragedi ini.
(Gambar suasana saat berlangsungnya tragedi di Tolikara, Papua)
Wakil presiden Indonesia, Jusuf Kala mengatakan bahwa tragedi Tolikara disebabkan oleh pengeras suara atau speaker. JK menjelaskan didaerah tersebut ada dua acara yang berdekatan atar umat agama yang berbeda, yaitu Kristen dan Islam. "Ada acara Idul Fitri, ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal-muasal soal speaker itu," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
 Ia menuturkan, masyarakat seharusnya dapat mengetahui bahwa ada dua kepentingan yang terjadi bersamaan. "Satu Idul Fitri, satu karena speaker, saling bertabrakan. Mestinya kedua-duanya menahan diri. Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami," kata JK. Menurut dia, kedua belah pihak membutuhkan komunikasi yang lebih baik jika mau menggelar acara-acara serupa. Ia pun berharap kepolisian dan kepala daerah setempat bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai jalur hukum.
Surat edaran dari Sinode Gereja Injili di Indonesia yang disebar pada 11 Juli 2015 disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kristen Kementrian Agama, Oditha Ronny Hutabarat menyatakan baru mengetahui ada surat edaran tersebut setelah terjadi kerusuhan di Tolikara. "Kami justru baru tahu ada surat tersebut. Kalau tahu, tentu tidak akan dibiarkan," kata Oditha saat konferensi pers di gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Ronny mengaku prihatin karena surat edaran tersebut dibiarkan beredar begitu saja. "Seharusnya, cabutlah surat itu. Bagaimanapun surat itu dapat memancing konflik bila sampai di tangan yang tidak benar," katanya. Ronny mengatakan bahwa konflik di Tolikara tersebut bukan konflik agama. "Terdapat isu ketidakadilan di Papua dalam konteks masalah ini. Warga lokal bilang, kalau tidak ada suara tembakan, mungkin tidak akan ada kerusuhan seperti ini," katanya. Dalam melihat masalah ini, ia berpendapat perlu dipakai "kaca mata" Papua, di mana ada kekhasan yang harus diperhatikan dari wilayah yang rawan konflik tersebut. "Pasti ada hal lain di balik kejadian ini. Maka kami serahkan ke penegak hukum untuk menyelidiki masalah ini," katanya.
(Gambar kerusakan bangunan dan benda-benda setelah tragedi Tolikara)

Sumber            :




Posting Komentar